Krisis Kesehatan Karhutla Kaltim Memanas: Massa Demo Tuntut Pemprov Tanggung Jawab atas Korban Asap
Kecewa atas buruknya penanganan krisis asap karhutla yang menyebabkan balita meninggal dunia, puluhan massa menduduki dan membakar ban di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (19/10/2026).
Oleh RuangSuara
1 menit baca
KALIMANTAN TIMUR, SAMARINDA, Ruang Suara TBK — TANGERANG - Aksi unjuk rasa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) digelar oleh massa dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Senin (19/10/2026). Unjuk rasa tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan warga terhadap penanganan karhutla yang dinilai belum maksimal, terutama setelah timbulnya dampak kesehatan serius pada masyarakat sekitar lokasi kebakaran seperti gangguan pernapasan, batuk, pilek, hingga adanya kasus balita yang meninggal dunia.
Suasana unjuk rasa sempat memanas ketika massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Ketegangan memuncak saat para demonstran bersikeras membakar ban bekas di area halaman kantor gubernur sebagai simbol protes keras agar pihak pemerintah merasakan langsung pekatnya kabut asap yang dialami warga.
Dalam aksi ini, perwakilan massa melayangkan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya mendesak penyediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, serta jaminan layanan rumah sakit gratis bagi warga dan anak-anak yang terdampak kabut asap. Koordinator aksi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melihat laporan di atas kertas, tetapi harus bertindak konkret di lapangan untuk mengatasi krisis kesehatan akibat asap karhutla.
Aksi tersebut akhirnya menemui titik terang setelah perwakilan Pemprov Kaltim menemui para demonstran untuk meredam situasi. Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan massa, termasuk memprioritaskan pemenuhan fasilitas kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat serta balita yang terdampak karhutla di Kalimantan Timur.